Presiden Diminta Tutup Bandara Ilegal di Morowali dan Usut Saham Pejabat di IMIP

Table of Contents

Katata.id - JAKARTA, Temuan adanya bandara pribadi yang diduga beroperasi tanpa perangkat resmi negara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memicu kehebohan di publik. Isu tersebut menguat setelah Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa “tidak boleh ada republik di dalam republik” saat meninjau Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Morowali, Kamis (20/11).

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, mengatakan pihaknya tidak sepenuhnya terkejut dengan temuan tersebut. Menurutnya, berbagai sinyal terkait potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor tambang sudah muncul sejak lama.

“Sejak awal, isu ini sebenarnya sudah pernah disampaikan, termasuk oleh Presiden Prabowo sendiri saat kontestasi Pilpres 2019. Tidak mungkin Pak Prabowo berbicara soal kebocoran pendapatan negara jika tidak memiliki data valid,” ujar Yudhistira dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menilai keberadaan bandara tanpa perangkat negara jelas merupakan ancaman terhadap kedaulatan.

“Dengan nasionalisme beliau, saya yakin Presiden Prabowo akan tegas menutup bandara yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara,” katanya.

IWO: Ada Indikasi Keterlibatan Pejabat Tinggi

Yudhistira juga menyebut, berdasarkan investigasi internal IWO, terdapat indikasi bahwa seorang pejabat tinggi negara memiliki saham di IMIP.

“Dengan perangkat negara yang lengkap—kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS hingga KPK—sudah sepantasnya Presiden mengusut tuntas siapa pejabat yang diduga terlibat dalam bisnis ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain potensi kebocoran pendapatan negara, IWO menduga bandara tanpa pengawasan negara rawan menjadi jalur masuk kejahatan lintas negara.

“Penyelundupan narkoba atau TPPO sangat mungkin terjadi. Peredaran narkoba di Morowali meningkat pesat belakangan ini. Ini perlu perhatian dari Imigrasi, Polri, BNN, hingga Bea Cukai,” ujarnya.

Struktur Pemilik IMIP

IMIP merupakan konsorsium yang terdiri dari:

Shanghai Decent Investment Group (49,69%)

PT Sulawesi Mining Investment (25%)

PT Bintang Delapan Investama (25,31%)

Kawasan industri itu merupakan kerja sama Bintang Delapan Group (Indonesia) dengan Tsingshan Steel Group (Tiongkok).

Pernyataan Menhan Sjafrie: Bandara Tanpa Aparat Negara Adalah Anomali

Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya bandara yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali—mulai dari bea cukai hingga imigrasi.

“Ini anomali. Bandara tanpa perangkat negara menimbulkan celah yang rawan bagi kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie.

Ia menyebut Kemenhan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menutup celah kerawanan tersebut.

ISDS: Bandara IMIP Beroperasi Sejak 2019 Tanpa Otoritas Negara

Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkapkan bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan pada 2019.

“Artinya sudah berlangsung cukup lama tanpa aparatur negara hadir di situ. Itu yang menjadi pertanyaan,” ujarnya melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (24/11/2025).

Edna menyebut latihan TNI di Morowali adalah operasi Komando Gabungan dengan simulasi perebutan pangkalan udara. Namun menurutnya, pesan Menhan jauh lebih penting:

“Beliau menegaskan bahwa kekayaan tambang harus dikawal untuk kesejahteraan bangsa. Negara harus tahu apa yang keluar masuk.”

Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang pertama kali memberikan izin bandara tersebut.

“Ini persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Publik perlu mengawal agar ada penindakan dan kejelasan,” tutupnya.

(Red)