Proyek P3A Lalabata Rilau Diduga Siluman, Warga Teriak, DPR RI Harus Buka Suara

Table of Contents

Katata.id - Soppeng,

Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A) di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kini menuai sorotan tajam. Warga menuding proyek bernilai ratusan juta rupiah itu hanyalah proyek siluman, lantaran asal-usul anggaran tidak jelas, papan proyek tak ada, dan pelaksana pun misterius.

Tim Katata.id yang turun langsung ke lokasi pekerjaan tak menemukan satu pun papan informasi proyek. Fakta ini memperkuat dugaan publik bahwa proyek tersebut sengaja dijalankan dalam “kegelapan” alias tanpa transparansi.

Pantauan di lapangan, aktivitas pengerjaan memang tengah berlangsung. Namun, tanpa adanya papan proyek, publik kehilangan akses untuk mengetahui siapa pelaksana, berapa nilai kontrak, dan sumber anggaran. Padahal, aturan keterbukaan publik jelas mewajibkan setiap proyek pemerintah memasang informasi tersebut.

“Kami hanya lihat ada pekerjaan, tapi tidak ada papan proyek. Tidak tahu anggarannya dari mana, siapa pelaksananya, dan berapa besar nilainya. Ini kan aneh, seperti proyek siluman,” ujar seorang warga dengan nada gusar, Jumat (19/9/2025).

Dana Aspirasi DPR RI yang Misterius

Lebih mengejutkan lagi, Lurah Lalabata mengaku kepada Katata.id bahwa proyek itu bersumber dari dana aspirasi salah satu anggota DPR RI pusat. Namun alih-alih membawa kejelasan, pengakuan tersebut justru memperlebar tanda tanya: mengapa proyek aspirasi rakyat yang digembar-gemborkan wakil rakyat di Senayan justru dijalankan tanpa transparansi sedikit pun?

Seharusnya, proyek dana aspirasi dijalankan dengan terbuka, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Namun faktanya, proyek P3A di Lalabata Rilau hanya meninggalkan misteri.

Padahal, sesuai regulasi Kementerian PUPR, setiap proyek pemerintah wajib memasang papan informasi yang berisi jenis kegiatan, nilai kontrak, dan pelaksana pekerjaan. Mengabaikan kewajiban ini bukan hal sepele, melainkan indikasi lemahnya transparansi sekaligus membuka peluang dugaan penyimpangan, mulai dari mark up anggaran hingga pengerjaan asal-asalan.

“Kalau dari awal sudah gelap begini, bagaimana kami bisa percaya hasilnya nanti? Jangan sampai airnya mampet, uangnya ludes, rakyat cuma jadi penonton,” sindir warga lainnya.

Kasus ini bukan sekadar proyek kecil di kampung. Ini menyangkut akuntabilitas wakil rakyat di Senayan. Publik kini mendesak anggota DPR RI yang disebut-sebut membawa dana aspirasi tersebut untuk angkat bicara dan menjelaskan secara terang benderang.

Tanpa transparansi, proyek aspirasi yang seharusnya mengalirkan manfaat ke masyarakat justru berisiko menjadi ladang bancakan oknum elit.

Hingga berita ini diturunkan, pihak instansi terkait maupun anggota DPR RI yang dimaksud belum memberikan klarifikasi. Warga menunggu dengan geram, apakah aparat penegak hukum dan lembaga pengawas berani turun tangan membongkar dugaan proyek siluman yang sudah kadung membuat rakyat berteriak.

(Tim)