Rektor USU Mangkir Panggilan KPK, IWO Desak Jemput Paksa, Jangan Jadi Pengecut!

Table of Contents

Katata.id - Jakarta, Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra (TOP) bersama empat tersangka lain lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, terus menyeret nama-nama besar. Bukan hanya pejabat, tapi juga aparat penegak hukum hingga kalangan akademisi.

Yang paling menyita perhatian adalah munculnya nama Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin alias Muri, yang diduga turut mencicipi panasnya aliran uang suap proyek. Ia bahkan sudah dipanggil penyidik KPK dua kali, namun anehnya tak sekalipun hadir.

Sikap mangkir itu langsung menuai kecaman keras. Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menyebut tindakan Muri memalukan dunia pendidikan.

"Sebagai rektor, seharusnya Muryanto memberi teladan: taat hukum, bertanggung jawab, dan berani menghadapi masalah jika merasa tidak bersalah. Bukannya mangkir, lari, atau jadi pengecut," tegas Yudhis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, tindakan Muri terkesan merasa kebal hukum karena ada pihak tertentu yang memback-up. Padahal, kata Yudhis, jika dibiarkan, kredibilitas USU sebagai kampus kebanggaan Sumut bisa runtuh.

"KPK jangan main-main. Kalau dia dua kali mangkir, jemput paksa saja. Tangkap! Supaya terang siapa yang bermain di balik kasus ini," desaknya.

Lebih jauh, Yudhis menilai rekam jejak Muri sejak menjabat sebagai Rektor USU memang penuh noda. Mulai dari isu plagiat, dugaan politik praktis dalam Pilkada Sumut, proyek kolam retensi yang mangkrak, Plaza UMKM tak selesai, hilangnya kebun USU yang berpotensi jadi pemasukan kampus, hingga kasus ratusan calon mahasiswa gagal kuliah akibat UKT mencekik.

"Rekam jejaknya buruk. Bukan hanya soal hukum, tapi juga tata kelola kampus. Ribuan mahasiswa jadi korban kebijakan semena-mena," bebernya.

Karena itu, Yudhis mendesak Menristek-Dikti segera turun tangan menyelamatkan USU. Ia menegaskan Muri sebaiknya dinonaktifkan dari jabatannya dan dilarang ikut maju kembali sebagai calon rektor bulan depan.

"Kalau dibiarkan, bahaya bagi masa depan kampus. USU bukan milik pribadi, apalagi bukan warisan keluarga. Segera nonaktifkan dia!" pungkasnya.

(Red)