Hanya Tiga Fraksi di DPRD Soppeng yang Pasang Badan untuk Anggaran Media

Table of Contents

Katata.id - Soppeng, Pembahasan Ranperda APBD 2026 di DPRD Kabupaten Soppeng memanas setelah isu pemangkasan anggaran media mencuat. Dari seluruh fraksi yang ada, hanya tiga yang berdiri tegak memperjuangkan keberlanjutan anggaran tersebut, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS.

Ketiganya kompak menyampaikan sikap tegas bahwa anggaran media adalah elemen vital dalam menjaga arus informasi publik dan tidak seharusnya disentuh oleh kebijakan efisiensi.

Golkar Paling Vokal, “Anggaran Media Tidak Boleh Dipangkas!”

Di antara tiga fraksi itu, Fraksi Partai Golkar tampil paling lantang. Ketua Fraksi Golkar, Hadi Wijaya, SP, dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 pada Rabu (26/11), menegaskan bahwa wacana pemotongan bahkan penghapusan anggaran media adalah langkah yang berbahaya.

“Penurunan atau penghapusan anggaran media berpotensi menghambat penyebaran informasi kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat luas,” tegas Hadi Wijaya.

Ia mengingatkan bahwa media bukan sekadar mitra penyebar informasi, tetapi pilar yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah tetap terjaga.

Golkar juga menekankan pentingnya hubungan profesional antara pemerintah daerah dan insan pers. Hadi Wijaya menyebut, komunikasi yang sehat dengan media merupakan syarat dasar pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif.

Media Dinilai Berperan Strategis

Golkar dalam pandangannya mengurai tiga fungsi strategis media yang tak boleh diabaikan:

Menjamin keterbukaan informasi publik,

Mengawal transparansi agenda pemerintahan,

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Karena itu, anggaran media dianggap bukan beban, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas komunikasi publik.

PPP dan PKS Sepakat. Anggaran Media Bukan Komoditas yang Bisa Dikorbankan

Dua fraksi lain, PPP dan PKS, ikut menegaskan bahwa anggaran media harus dipertahankan. Keduanya memandang pemangkasan anggaran tersebut justru berpotensi memicu ketertutupan informasi dan melemahkan fungsi kontrol sosial.

Sumber internal DPRD menyebut, ketiga fraksi ini menjadi suara minoritas yang paling konsisten mendorong pemerintah daerah agar tidak memasukkan anggaran media sebagai objek efisiensi.

Tiga Fraksi Masih Melawan, Nasib Anggaran Media Ditunggu

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait nasib anggaran media dalam APBD 2026. Namun sikap tegas dari Golkar, PPP, dan PKS menjadi sorotan kuat dalam dinamika kebijakan anggaran tahun depan.

Pertanyaannya, Apakah pemerintah daerah akan mendengar desakan tiga fraksi ini, atau tetap melanjutkan rencana pemangkasan?

Keputusan final akan menjadi penentu arah kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Soppeng.

(Sofyan)