Kornas Re-LUN Desak Presiden Pecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Terkait Klaim Pemulihan Listrik 93% di Aceh

Table of Contents

Katata.id – Medan. Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) yang juga Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberhentikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Desakan tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93%, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Yudhistira, klaim tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga melukai masyarakat Aceh yang hingga kini masih hidup dalam kegelapan pasca banjir bandang di sejumlah wilayah.

“Ini maksudnya apa? Mau menghibur para korban atau hanya sekadar ‘asal bos senang’? Sangat menyakitkan bagi kami, khususnya masyarakat Aceh,” ujarnya setibanya di Medan usai meninjau Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025).

Yudhistira menegaskan bahwa penyampaian data yang tidak akurat merupakan tindakan fatal, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan.

“Saya sebagai orang Aceh juga tersakiti. Menyampaikan informasi palsu kepada korban bencana itu tidak bisa dibenarkan. Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN karena mereka telah mempermainkan rakyat Aceh yang tengah berduka,” tegasnya.

Laporan Lapangan Re-LUN Berbeda dengan Pernyataan Resmi

Tim Re-LUN melaporkan bahwa kondisi kelistrikan di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Takengon, hingga Bener Meriah masih lumpuh total.

“Awalnya kita tidak menyalahkan PLN karena ini force majeure. Tapi ketika muncul klaim hampir pulih 93%, itu memberi harapan besar bagi korban. Faktanya berbeda. Ini seperti prank dan sangat menyakitkan,” ujar Yudhistira.

Ia menambahkan bahwa informasi yang disampaikan Menteri ESDM tidak terlepas dari data teknis yang diberikan PLN.

“Artinya Dirut PLN juga harus bertanggung jawab. Semua media menyiarkan informasi itu sebagai prestasi. Tapi kemudian Dirut PLN muncul minta maaf. Tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf,” katanya.

Yudhistira juga menyoroti beberapa pejabat PLN daerah yang turut menyebarkan data tidak akurat melalui media sosial.

Pernyataan Keras Soal Tanggung Jawab Pejabat Publik

Dalam pernyataannya, Yudhistira menegaskan pentingnya integritas pejabat publik, terutama saat menangani bencana besar.

“Pejabat negara ini harus bersyukur sistem hukum kita bukan seperti Korea Utara yang menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat yang gagal mengelola bencana. Kalau pakai standar mereka, apa tidak dihukum mati pejabat seperti ini?” ujarnya.

PLN Sampaikan Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Sebelumnya, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menggelar konferensi pers pada Selasa (9/12/2025) untuk mengklarifikasi informasi pemulihan listrik yang dianggap tidak akurat.

Beberapa poin penyampaian Darmawan:

Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Darmawan mengakui bahwa laporan awal terkait capaian 93% pemulihan tidak tepat karena adanya kendala teknis berat di lapangan.

Kondisi Terkini Sistem Kelistrikan Aceh

Ia menjelaskan bahwa Aceh saat ini terisolasi dari sistem kelistrikan Sumatra akibat robohnya enam tower transmisi Bireuen–Arun akibat pelebaran sungai yang ekstrem.

Target Pemulihan

PLN memperkirakan memerlukan waktu sekitar lima hari untuk memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Darmawan menyebut dirinya telah berada langsung di Aceh untuk memantau proses pemulihan.

“Kami minta maaf karena telah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan di Aceh akan meningkat menjadi 93%. Dalam prosesnya, kami menghadapi hambatan teknis yang berat,” ujar Darmawan.

(Sofyan)