Lapor Pak Kapolda! Dugaan Mafia BBM Subsidi di Siwa Diduga Kebal Hukum, Ada Apa dengan Polres Wajo?

Table of Contents

Katata.id - Makassar, Bau busuk dugaan praktik mafia BBM subsidi kian menyengat dari wilayah Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Solar subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil diduga disedot secara masif oleh jaringan penampungan ilegal yang beroperasi terang-terangan, siang dan malam, namun nyaris tak pernah tersentuh hukum. Kamis, (29/1/2026).

Warga setempat menyebut praktik ini bukan barang baru. Aktivitas penimbunan dan distribusi solar subsidi secara ilegal itu diduga telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi rahasia umum. Ironisnya, meski kerap dilaporkan, penindakan dari aparat penegak hukum tak kunjung terlihat.

Ketua LSM LAPAK (Lembaga Penggiat Anti Korupsi) angkat bicara. Ia menilai mandeknya penanganan kasus mafia BBM subsidi di Siwa patut dicurigai.

“Kalau praktik ini berlangsung lama dan terbuka tapi tidak tersentuh hukum, wajar publik menduga ada permainan di balik bisnis BBM ilegal ini,” tegasnya.

Nama seorang pria berinisial AL kerap disebut-sebut warga sebagai aktor utama dalam jaringan tersebut. Namun hingga kini, AL seolah kebal hukum. Tak satu pun proses hukum serius yang menyentuhnya, meski aktivitas penampungan dan distribusi BBM subsidi diduga terus berjalan.

“Kami heran, rakyat kecil bawa satu jeriken solar bisa langsung ditangkap. Tapi yang angkut berton-ton, pakai mobil besar, gudang penampungan jelas, justru dibiarkan. Ada apa dengan Polres Wajo?” ungkap seorang warga dengan nada geram.

Situasi ini memunculkan dugaan serius adanya pembiaran, bahkan perlindungan dari oknum aparat. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengancam pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dengan pidana berat.

Namun di Siwa, hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Publik kini mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk turun tangan langsung dan mengambil alih penanganan kasus ini. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dipertaruhkan.

Pertanyaannya kini menggelitik nurani publik. 

Apakah negara kalah oleh mafia BBM subsidi, atau aparat penegak hukum yang memilih diam?

(Sofyan)