HPN 2026, IWO Sulsel Kritik Perpecahan Pers dan Sikap Pemerintah yang Masih Diskriminatif

Table of Contents

Katadata.id – Makassar, Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan sikap bagi insan pers di Sulawesi Selatan. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, menyerukan persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme wartawan, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap media.

Zulkifli menegaskan, menjamurnya organisasi pers seharusnya menjadi kekuatan besar untuk memperkokoh demokrasi, bukan justru melahirkan konflik internal yang saling melemahkan.

“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kelas dalam profesi wartawan. Kita semua satu, berdiri di atas marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegasnya.

Menurut dia, perpecahan antarorganisasi hanya akan memperlemah posisi tawar pers, sekaligus membuka ruang terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi harus menjadi fondasi utama gerakan pers.

Namun demikian, Zulkifli menilai persatuan saja tidak cukup. Ia mengingatkan agar wartawan dan perusahaan pers terus melakukan evaluasi diri dengan meningkatkan kualitas, kompetensi, serta profesionalisme kerja jurnalistik.

Ia menegaskan, profesi wartawan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat tekanan, ancaman, atau kepentingan sesaat yang bersifat “by order”.

“Jangan rendahkan profesi ini dengan praktik-praktik intimidatif atau pemberitaan pesanan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya.

Zulkifli mengingatkan, praktik jurnalistik yang tidak profesional kerap berujung pada somasi, gugatan perdata, hingga pelaporan pidana, yang pada akhirnya merugikan wartawan dan perusahaan pers itu sendiri.

“Kalau kita tidak profesional, kita sendiri yang rugi. Kredibilitas hilang, kepercayaan publik turun, dan media bisa terseret masalah hukum. Karena itu kualitas dan integritas adalah harga mati,” lanjutnya.

Di sisi lain, Zulkifli juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya terbuka terhadap fungsi kontrol pers. Ia menegaskan, pemerintah harus lebih dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima kritik yang solutif dan membangun.

“Jangan alergi terhadap kritik. Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah-milah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan pers, khususnya dalam kerja sama publikasi dan kemitraan anggaran pemerintah.

“Tidak boleh ada tebang pilih. Kalau media memenuhi regulasi dan bekerja profesional, semua berhak diperlakukan sama. Kue APBD bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah yang bijak dan transparan seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar alat pencitraan.

Selain itu, ia berharap Dewan Pers dapat menerapkan mekanisme validasi organisasi dan perusahaan pers yang lebih sederhana dan proporsional, agar pertumbuhan media yang sehat tidak terhambat birokrasi berbelit.

Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers kembali pada jati diri profesi: independen, kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kalau pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Kemerdekaan pers akan terjaga, perusahaan pers sehat, dan kesejahteraan wartawan meningkat. Itulah makna sejati Hari Pers Nasional,” pungkasnya. (*)