Marwah Golkar Dipertaruhkan. Ratusan Warga Geruduk DPD Sulsel, Bupati Soppeng Dianggap Beban Politik
Table of Contents
Aksi tersebut menjadi eskalasi lanjutan dari kemarahan publik menyusul mencuatnya dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.
Massa akhirnya diterima oleh jajaran Partai Golkar Sulsel. Perwakilan DPD Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, turun langsung menemui demonstran dan membacakan pokok-pokok tuntutan massa. Ia secara resmi menerima surat pernyataan sikap serta permohonan evaluasi kader, yang disebut akan diteruskan kepada pimpinan partai sesuai mekanisme organisasi.
Dalam pernyataan tertulis yang diserahkan, massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan reaksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan dan kegelisahan publik atas kondisi pemerintahan Kabupaten Soppeng yang dinilai telah menjelma menjadi krisis kepercayaan.
Krisis itu, menurut mereka, tidak hanya menggerus legitimasi pemerintah daerah, tetapi juga menyeret nama besar Partai Golkar sebagai partai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Ini bukan isu kecil dan bukan isu musiman. Ini persoalan serius yang langsung berdampak pada marwah Partai Golkar di mata masyarakat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap massa.
Sorotan tajam diarahkan kepada Bupati Soppeng, yang merupakan kader Partai Golkar. Ia dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan politik yang menegangkan di tengah mencuatnya dugaan permintaan fee proyek, konflik antar pejabat daerah, serta kisruh politik yang terus berlarut.
Sikap diam kepala daerah disebut memicu spekulasi publik dan memperdalam persepsi negatif, yang pada akhirnya menyeret citra Partai Golkar ke dalam pusaran krisis.
“Ketika isu berkembang tanpa klarifikasi terbuka dan kepemimpinan moral, maka partai pengusung ikut menanggung risikonya,” tulis pernyataan tersebut.
Ketua DPRD Dinilai Dibiarkan Tertekan
Aksi ini juga menyoroti posisi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, yang juga kader Partai Golkar, yang dinilai terus berada di bawah tekanan konflik dan mobilisasi massa berulang tanpa perlindungan politik yang jelas.
Publik mempertanyakan sikap Bupati Soppeng yang dinilai tidak menunjukkan pembelaan institusional terhadap sesama kader dan kehormatan partai, meskipun Ketua DPRD dan keluarga besar Golkar di daerah disebut memiliki kontribusi signifikan dalam pemenangan Pilkada, termasuk mengantarkan ke kursi bupati.
Situasi tersebut memunculkan persepsi ketimpangan sikap politik di internal Partai Golkar Kabupaten Soppeng.
Massa menegaskan bahwa mereka tidak meminta intervensi hukum terhadap perkara yang melibatkan Ketua DPRD dan Kepala Bidang BKSDM. Namun, sebagai kepala daerah dan tokoh politik utama, Bupati Soppeng dituntut hadir secara moral dan politik untuk meredam kegaduhan yang terjadi.
“Minimal melakukan telaah, menjaga harmoni sosial, dan menjadi penengah. Apalagi publik mengetahui tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana isu yang dibangun,” bunyi pernyataan tersebut.
NU dan Muhammadiyah Ikut Bersikap
Dua organisasi keagamaan besar di Kabupaten Soppeng, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga disebut telah menyerukan penyelesaian persoalan secara musyawarah, beradab, dan bermartabat sesuai nilai adat dan budaya Soppeng.
Seruan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa konflik ini telah melampaui urusan administratif dan menyentuh dimensi moral masyarakat luas.
Desakan Evaluasi hingga Sanksi
Dalam tuntutannya, massa secara resmi meminta DPP Partai Golkar untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng;
Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng;
Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, apabila terbukti terjadi pelanggaran etika, disiplin partai, atau indikasi perbuatan yang mencederai nama baik partai serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar maupun dari Bupati Soppeng terkait tuntutan tersebut.
(Sofyan)
Post a Comment