Sirkuit Balap Tinggal Janji Kampanye, Warga Soppeng Menanggung Dampaknya

Table of Contents

Katata.id – Soppeng, Janji pembangunan sirkuit balap motor di Kabupaten Soppeng hingga kini belum beranjak dari wacana. Bertahun setelah disampaikan ke publik, realisasi tak kunjung terlihat. Yang terjadi justru sebaliknya. balap liar semakin marak di jalan umum, dan warga menjadi pihak yang menanggung risikonya. Jumat (6/2/2026).

Komitmen pembangunan sirkuit balap motor tersebut pernah disampaikan Bupati Soppeng secara terbuka saat menerima kunjungan Ketua IMI Sulawesi Selatan, Rusdi Masse, di Bumi Latemmamala. Saat itu, sirkuit disebut sebagai solusi untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda di dunia otomotif agar lebih terarah dan aman.

Namun, seiring berjalannya waktu, janji tersebut tak pernah berwujud. Tidak ada pembangunan fisik, tidak ada kejelasan lokasi, bahkan progres pun tak terdengar. Lahan yang disebut-sebut akan menjadi sirkuit tetap tak tersentuh, sementara konsep hanya beredar di ruang pidato.

Di sisi lain, balap liar terus menjamur. Jalan umum yang seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat berubah menjadi arena adu kecepatan, terutama pada malam hingga dini hari. Kondisi ini bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Dulu bilang mau bangun sirkuit supaya anak muda tidak balap liar. Sekarang sirkuitnya tidak ada, balap liarnya justru tambah parah,” ujar seorang pemuda di Soppeng.

Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah dinilai belum menyentuh akar persoalan. Razia rutin dan imbauan keselamatan lalu lintas terus dilakukan, namun tanpa dukungan fasilitas resmi, praktik balap liar tetap berulang. Jalan raya pun menjadi korban dari kebijakan yang tak pernah tuntas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan janji kampanye tersebut. Apalagi, dampak dari ketidakhadiran sirkuit kini dirasakan langsung oleh warga, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan.

Masyarakat berharap ada kejelasan dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif. Sebab, bagi publik, janji politik adalah komitmen yang memiliki konsekuensi. Ketika janji itu tak ditepati, dampaknya tak hanya pada kepercayaan, tetapi juga pada keselamatan warga.

(Sofyan)