RSUD La Temmamala Disorot Tajam. Proyek Miliaran Dipertanyakan, Audit Ulang Harga Mati! Siapa Bermain?

Table of Contents

Katata.id – Soppeng. Proyek pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) di RSUD La Temmamala kembali menjadi sorotan panas. Anggaran fantastis senilai Rp2.991.858.275 kini dipertanyakan secara terbuka oleh publik yang menuntut satu hal tegas. audit ulang tanpa kompromi. Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 2735/SP/RSUD/VII/2025, proyek ini dikerjakan oleh CV Azera Multi Kreasi sebagai pelaksana, dengan pengawasan dari CV Karya Sepakat Consultant. Nilai proyek yang nyaris menyentuh Rp3 miliar itu memantik tanda tanya besar—apakah kualitas pekerjaan benar-benar sebanding dengan anggaran, atau justru ada praktik yang sengaja disembunyikan?

Gelombang kecurigaan tidak datang tanpa alasan. Berbagai elemen masyarakat sipil mulai angkat suara, menilai proyek ini wajib diawasi ketat karena bersumber dari uang rakyat—bukan dana privat yang bisa dikelola tanpa transparansi.

Ketua LAPAK (Lembaga Penggiat Anti Korupsi) menyampaikan desakan keras kepada aparat penegak hukum dan inspektorat agar tidak menutup mata.

“Ini bukan uang pribadi. Ini uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Audit ulang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan.”

Ia menegaskan, proyek di sektor kesehatan memiliki konsekuensi jauh lebih serius dibanding proyek biasa.

“Kalau proyek kesehatan dikerjakan asal-asalan atau ada permainan, yang jadi korban bukan hanya negara—tapi masyarakat yang membutuhkan layanan medis. Ini soal nyawa, bukan sekadar angka di atas kertas.”

Sorotan semakin tajam setelah pihak rumah sakit belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan tim Katata.id melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon kepada manajemen RSUD La Temmamala hingga kini belum mendapat respons.

Sikap bungkam tersebut justru memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik kini mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Dinas Kesehatan untuk tidak tunduk pada tekanan kekuasaan, serta segera mengambil langkah konkret dan transparan.

Audit ulang dinilai sebagai pintu masuk untuk menguji kebenaran: apakah proyek telah sesuai spesifikasi, tepat guna, dan bersih dari praktik “main mata” yang merugikan negara.

Kini bola panas berada di tangan pemerintah dan aparat pengawas. Publik menunggu—apakah mereka berani bertindak tegas, atau memilih diam hingga kepercayaan masyarakat runtuh perlahan?

Yang jelas, setiap rupiah berasal dari rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana uang itu mengalir—tanpa ditutup-tutupi, tanpa kompromi, dan tanpa tunduk pada kekuasaan.

(Tim)