Lapor Pak Presiden! Diduga Ada Oknum Anggota Dewan Ikut Main Proyek MBG, Publik Murka, Pengawas Kok Jadi Pengelola?

Table of Contents

Katata.id – Soppeng, Keterlibatan anggota dewan dalam pengelolaan dapur program MBG di Kabupaten Soppeng kembali memantik kemarahan publik. Wakil rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, budgeting, dan controlling justru diduga ikut bermain dalam proyek yang dibiayai uang negara. Situasi ini dinilai sebagai bentuk nyata benturan kepentingan yang mencederai etika jabatan dan akal sehat publik. (29/5/2026)

Ketua LSM LAPAK (Lembaga Penggiat Anti Korupsi) angkat bicara dengan nada keras. Ia mempertanyakan moral dan integritas anggota dewan yang diduga ikut mengelola dapur MBG, padahal posisi mereka adalah pengawas jalannya program.

“Anggota dewan itu tugasnya mengawasi, bukan mengelola proyek negara. Kalau mereka ikut mengelola dapur MBG, lalu siapa yang mengawasi? Masa dia awasi dirinya sendiri. Kalau begini, publik wajar curiga ada permainan dan semuanya bisa semau-maunya,” tegas Ketua LSM LAPAK kepada media.

Menurutnya, keterlibatan legislator dalam proyek MBG bukan hanya persoalan etik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi transparansi penggunaan anggaran negara. Fungsi pengawasan DPR maupun DPRD dinilai kehilangan independensi ketika pengawas justru berubah menjadi pelaksana proyek.

“Ini berbahaya. Dewan punya akses kekuasaan, punya fungsi kontrol anggaran, lalu ikut jadi pengelola kegiatan yang dibiayai negara. Publik pasti bertanya, apakah pengawasan masih berjalan objektif atau hanya formalitas belaka,” ujarnya.

LSM LAPAK menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sudah sangat jelas: anggota dewan, ASN, tidak semestinya terlibat langsung sebagai pelaksana kegiatan yang menggunakan uang negara. Bila itu dibiarkan, maka konflik kepentingan akan menjadi budaya baru dalam pemerintahan.

“Rakyat memilih wakilnya untuk mengawasi uang negara, bukan ikut menikmati proyek yang mereka sendiri awasi. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi sudah melukai kepercayaan rakyat,” lanjutnya.

Sorotan publik semakin tajam setelah muncul dugaan adanya anggota dewan yang ikut menjadi mitra penyedia maupun pengelola dapur MBG di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dugaan tersebut memicu reaksi keras masyarakat yang menilai program pro-rakyat jangan sampai berubah menjadi ajang bancakan elite.

LSM LAPAK mendesak DPR dan BGN segera mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang terlibat. Mereka meminta agar oknum yang diduga ikut mengelola dapur MBG segera mundur demi menjaga netralitas dan marwah lembaga legislatif.

“Kalau masih punya rasa malu dan ingin menjaga kepercayaan publik, mundur dari pengelolaan MBG. Jangan sampai program makan bergizi untuk Anak sekolah justru dicap sebagai ladang kepentingan politik dan proyek orang-orang berkuasa,” pungkasnya.

Publik kini menunggu keberanian pemerintah dan Badan Kehormatan Dewan untuk bertindak tegas. Sebab jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dikhawatirkan akan semakin runtuh.

(SF)