LSM LAPAK Bongkar Dugaan Standar Ganda Efisiensi di Soppeng: Dekat Kekuasaan Tetap Aman?

Table of Contents

KATATA.ID - SOPPENG, Gaung efisiensi anggaran yang selama ini lantang dikampanyekan Pemerintah Kabupaten Soppeng kini mulai dipertanyakan publik. Di tengah seruan penghematan belanja daerah, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang digelar LP2KS di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Senin (18/5/2026), justru memantik sorotan tajam.

Bukan substansi pendidikan yang dipersoalkan, melainkan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi yang selama ini digaungkan ke publik.

Ketua LSM LAPAK, lembaga penggiat antikorupsi di Soppeng, secara terbuka mempertanyakan apakah kebijakan penghematan benar-benar berlaku untuk semua pihak atau hanya menjadi slogan yang keras kepada kalangan tertentu, namun longgar terhadap kelompok yang dianggap dekat dengan lingkar kekuasaan.

“Pertanyaannya sederhana, efisiensi ini berlaku untuk semua atau hanya berlaku kepada pihak tertentu? Jangan sampai semangat penghematan hanya jadi jargon, sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok dekat kekuasaan tetap berjalan normal tanpa pengawasan ketat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pendidikan, Ormas, dan Moderasi Beragama, Faried F. Saenong. Hadir pula Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, perwakilan Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Kepala Kemenag Soppeng Afdal, hingga Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof Sukardi Weda.

Dalam sambutannya, Faried menekankan pentingnya karya tulis ilmiah sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme guru di lingkungan Kementerian Agama.

“Guru adalah pilar utama transformasi pendidikan di Kementerian Agama. Melalui penulisan KTI, guru diajak berpikir kritis, berbasis data, dan mampu menuangkan inovasi pembelajaran ke dalam karya akademik yang teruji,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa karya tulis ilmiah tidak lagi sekadar menjadi syarat administratif kenaikan pangkat, melainkan ruang lahirnya inovasi pendidikan.

Namun di luar pesan akademik tersebut, perhatian publik justru tertuju pada format penyelenggaraan kegiatan yang dinilai masih kental nuansa seremonial. Kehadiran sejumlah pejabat, penggunaan fasilitas pemerintahan, hingga pelaksanaan agenda formal di tengah narasi efisiensi memunculkan tanda tanya besar mengenai arah kebijakan penghematan yang sesungguhnya.

Kritik pun menguat karena di saat masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran dan sejumlah sektor dipaksa melakukan penyesuaian, agenda-agenda formal pemerintahan justru dinilai masih berjalan dengan pola lama.

“Kalau memang efisiensi menjadi prioritas, maka ukurannya harus jelas dan berlaku sama. Jangan sampai ada kesan efisiensi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” lanjut Ketua LSM LAPAK.

LSM LAPAK juga mendesak adanya keterbukaan terkait sumber dan total anggaran kegiatan tersebut, termasuk skema efisiensi yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Transparansi dinilai penting agar publik tidak menangkap kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kegiatan tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara maupun Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait total anggaran kegiatan Bimtek tersebut dan mekanisme efisiensi yang diterapkan. 

(SOFYAN)