Skema BOT SPAM Soppeng Dipuji sebagai Solusi, Publik Justru Patut Bertanya. Gratis APBD atau Beban 30 Tahun?
Table of Contents
Katata.id – SOPPENG – Rencana peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Soppeng melalui skema Build Operate Transfer (BOT) selama 30 tahun disebut sebagai solusi persoalan air bersih. Namun, di balik narasi zero APBD, publik justru patut menuntut penjelasan yang lebih terbuka. Selasa. (25/8/2026)
Jika benar skemanya PDAM atau pemerintah daerah memiliki porsi 20 persen sementara investor 80 persen, pertanyaan mendasarnya. siapa sebenarnya yang menanggung konsekuensi ekonomi kerja sama tersebut selama 30 tahun?
Sudahkah skema pembagian 20:80 itu dibahas secara terbuka bersama DPRD Soppeng? Berapa nilai investasi totalnya? Dari mana investor mendapatkan kembali modal dan keuntungannya? Bagaimana mekanisme pembayaran, penetapan tarif air, serta pembagian risiko jika proyek bermasalah?
Istilah “zero APBD” tidak boleh menjadi tameng untuk menutup angka dan perjanjian. Tidak menggunakan APBD di awal bukan berarti masyarakat terbebas dari beban. Jika biaya pengembalian investasi pada akhirnya masuk ke struktur tarif atau biaya layanan, masyarakat tetap berpotensi membayarnya selama puluhan tahun.
Karena itu, pemerintah daerah wajib membuka kepada publik nilai investasi, perjanjian BOT, formula tarif, proyeksi pendapatan, porsi pemerintah dan investor, kewajiban masing-masing pihak, serta skenario jika kerja sama gagal.
Begitu pula rencana 50 sumur bor. Jangan hanya menyebut jumlah titiknya. Publik berhak mengetahui lokasi, kapasitas, kualitas air, kajian sumber air tanah, biaya pemeliharaan, dan jaminan keberlanjutannya.
Air bersih adalah kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar proyek investasi.
Jika pemerintah yakin skema BOT ini benar-benar paling menguntungkan masyarakat Soppeng, buka hitung-hitungan dan dokumennya. Jangan hanya menjual slogan “zero APBD”.
Sebab pemerintah boleh berganti, pejabat boleh berganti, tetapi kontrak 30 tahun dapat terus mengikat daerah dan masyarakat.
Jangan sampai hari ini disebut gratis bagi APBD, tetapi selama 30 tahun rakyat Soppeng justru yang membayar mahal.
(Sofyan)


Post a Comment