Soppeng Masuk Konsolidasi Nasional Pengembangan Bioetanol, Bupati Soppeng Hadiri Rakor di Jakarta

Table of Contents

KATATA.ID - JAKARTA, Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang dilibatkan dalam pembahasan awal pengembangan program bioetanol nasional.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Program Khusus Bioetanol yang digelar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Soppeng bersama 41 kepala daerah lainnya mendapat undangan khusus untuk membahas kesiapan daerah dalam mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Pembahasan difokuskan pada percepatan penyediaan bahan baku yang bersumber dari sejumlah komoditas pertanian, seperti tebu, jagung, dan ubi kayu atau singkong.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam forum tersebut merupakan bagian dari rencana konsolidasi lahan sekaligus pemetaan potensi pengembangan komoditas bahan baku bioetanol di masing-masing daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kawasan dengan luas sekitar 1 hingga 2 juta hektare untuk mendukung pengembangan produksi etanol nasional.

Tiga komoditas utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah tebu, singkong, dan jagung. Pengembangan komoditas tersebut nantinya akan berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol di berbagai wilayah.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya kita gerakan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Untuk komoditas tebu, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan mencapai sekitar 1 juta hektare. Penanaman tahap awal akan menjadi bahan evaluasi sebelum program dikembangkan lebih luas pada Januari mendatang.

Selain penyiapan lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas komoditas yang diproyeksikan menjadi bahan baku bioetanol.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengutamakan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk tanaman pangan dan agroforestri. Setiap lahan yang akan digunakan juga akan melalui proses seleksi, termasuk pemeriksaan status dan legalitas lahan.

Amran menegaskan program tersebut masih berada pada tahap awal. Pemerintah pusat saat ini melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mencegah persoalan legalitas di kemudian hari.

Pengembangan bioetanol merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Salah satu skema yang tengah dipersiapkan adalah penerapan biofuel E20, yakni bahan bakar dengan campuran etanol sebesar 20 persen.

Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan ketahanan pangan sebagai perhatian utama. Pengembangan tanaman untuk kebutuhan bioetanol diarahkan agar tidak mengurangi ketersediaan lahan produktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya padi dan jagung.

Dengan dilibatkannya Kabupaten Soppeng dalam forum yang diikuti puluhan kepala daerah tersebut, pemerintah daerah kini menjadi bagian dari tahapan konsolidasi nasional untuk memetakan potensi lahan dan komoditas yang dapat mendukung pengembangan bioetanol di Indonesia.

(*)