KAPOLRES SOPPENG DITANTANG! USUT DUGAAN DISTRIBUSI SOLAR, PROSES ANGGOTA JIKA TERBUKTI MELANGGAR

Table of Contents

KATATA.ID — SOPPENG — Penegakan hukum tidak boleh hanya garang terhadap masyarakat kecil, tetapi mendadak kehilangan ketegasan ketika dugaan pelanggaran menyeret nama orang yang memiliki jabatan atau mengenakan seragam institusi. Selasa. (27/9/2026) 

Prinsip itulah yang kini menjadi sorotan di Kabupaten Soppeng menyusul informasi mengenai dugaan aktivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam jumlah besar yang dikaitkan dengan seorang anggota kepolisian berinisial N.

Kapolres Soppeng ditantang memberikan kejelasan. Jangan biarkan publik bertanya-tanya ketika informasi yang menyangkut dugaan aktivitas distribusi solar dalam jumlah besar justru belum memperoleh penjelasan yang memadai.

Informasi yang dihimpun wartawan Katata.id menyebutkan adanya dugaan pemuatan solar pada malam hari menggunakan kendaraan yang dikaitkan dengan pihak berinisial N. Informasi lainnya menyebut dugaan pemindahan BBM dari jeriken ke mobil tangki berukuran besar yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius, mulai dari asal-usul solar, legalitas pengangkutan, tujuan distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.

Namun, satu hal harus ditegaskan. setiap dugaan yang memiliki dasar untuk diperiksa harus ditangani secara objektif, tanpa memandang siapa yang disebut di dalamnya.

MASYARAKAT KECIL MEMBAWA JERIKEN DIPROSES, LALU BAGAIMANA DUGAAN DISTRIBUSI DALAM JUMLAH BESAR?

Di tengah masyarakat, muncul pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap BBM jenis solar.

Masyarakat kecil yang membawa solar menggunakan jeriken untuk kebutuhan di lahannya dapat berhadapan dengan pemeriksaan aparat. Legalitas BBM, tujuan penggunaan, dan dokumen pendukung tentu tetap harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, publik juga berhak mempertanyakan bagaimana aparat menindaklanjuti informasi mengenai dugaan pemuatan solar pada malam hari dan pemindahan BBM ke mobil tangki berukuran besar.

Apakah setiap dugaan diperiksa dengan standar yang sama? Apakah asal-usul BBM ditelusuri secara menyeluruh? Apakah pihak yang diduga terlibat dimintai klarifikasi tanpa perlakuan istimewa?

Jangan sampai masyarakat kecil merasa hukum begitu cepat menjangkau mereka, sementara dugaan yang menyangkut pihak yang memiliki posisi atau kewenangan justru menunggu kejelasan terlalu lama.

Inilah persoalan mendasar yang harus dijawab melalui tindakan nyata dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan normatif.

Katata.id menegaskan, kritik ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Yang dipersoalkan adalah pentingnya konsistensi penegakan hukum dan kewajiban aparat memberikan kejelasan atas informasi yang layak ditelusuri.

Kapolres Soppeng perlu menjelaskan apakah informasi tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti.

Jika sudah, apa langkah pemeriksaan yang telah dilakukan? Apakah kendaraan yang dimaksud telah diidentifikasi? Apakah asal dan tujuan solar ditelusuri? Apakah dokumen pengangkutan diperiksa? Apakah anggota berinisial N telah dimintai klarifikasi jika memang terdapat dasar untuk melakukannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini merupakan tuntutan atas kejelasan dalam persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Jangan cukup meminta masyarakat percaya kepada institusi. Kepercayaan harus dijaga melalui tindakan yang transparan, profesional, dan dapat diuji.

Jika dugaan tersebut tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan yang dapat dibuka kepada publik. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum. Jika menyangkut anggota kepolisian, mekanisme pengawasan internal juga perlu dijalankan sesuai kewenangannya.

Jangan sampai muncul kesan bahwa seragam menjadi tameng dari pemeriksaan. Setiap anggota institusi penegak hukum justru dituntut menjunjung standar akuntabilitas yang tinggi.

Meski demikian, belum adanya penjelasan yang diketahui publik tidak otomatis membuktikan terjadinya pembiaran ataupun perlindungan terhadap pihak tertentu. Karena itulah klarifikasi resmi dan hasil penelusuran menjadi penting.

Penanganan persoalan ini tidak boleh berhenti pada kabar mengenai kendaraan atau nama yang disebut dalam informasi awal.

Aparat perlu menelusuri sumber BBM, pihak pemasok, dokumen pengangkutan, penerima, volume solar, serta tujuan distribusinya. Dugaan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan juga harus diperiksa berdasarkan bukti yang tersedia.

Jika memang terdapat pemindahan solar dari jeriken ke mobil tangki berukuran besar, fakta mengenai waktu, lokasi, pihak yang melakukan, dan asal BBM harus dikonfirmasi.

Apakah aktivitas tersebut memiliki dasar dan dokumen yang sesuai? Apakah distribusinya diperuntukkan bagi penggunaan yang sah? Apakah ada indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan spekulasi.

Jangan hanya memeriksa siapa yang paling mudah dijangkau. Telusuri pula rantai pasokan, pengangkutan, dan penerima BBM jika bukti mengarah ke sana.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada pihak yang berada di lapangan, tetapi menyentuh seluruh rangkaian aktivitas yang memang terbukti berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

HUKUM HARUS BERDIRI TEGAK, BUKAN BERGANTUNG PADA SERAGAM

Katata.id menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Masyarakat kecil wajib mematuhi ketentuan hukum. Pada saat yang sama, siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus memperoleh pemeriksaan yang objektif dan setara. Tidak boleh ada penghukuman tanpa bukti, tetapi tidak boleh pula ada perlakuan istimewa yang menghalangi penelusuran dugaan yang beralasan.

Karena itu, Kapolres Soppeng diminta menunjukkan bahwa penanganan informasi ini berjalan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang disebut atau posisi yang dimiliki pihak terkait.

Jika tidak terbukti, jelaskan. Jika ditemukan pelanggaran, tindak. Jika masih diperiksa, sampaikan perkembangan yang dapat dibuka kepada publik.

Itulah bentuk pertanggungjawaban yang dibutuhkan masyarakat, bukan membiarkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terus berkembang tanpa kejelasan.

Katata.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Polres Soppeng maupun pihak berinisial N untuk menyampaikan keterangan, bukti, atau penjelasan terkait informasi tersebut.

(*)